Parsihiong

2011-07-02T19:38:00.000-07:00

Oleh Suhunan Situmorang

SALAH satu hasil otonomi daerah yang dianggap fundamental ialah pilkada langsung. Tapi, tak butuh waktu lama untuk melihat bolong-bolong kelemahannya. Ongkos yang kelewat besar, membuka peluang korupsi, dan ternyata daerah tak tambah maju sebab selain mewabahnya praktik korupsi, kapabilitas kepala daerah dan anggota DPRD banyak yang mengecewakan.

Pilkada, pilcaleg, telah pula membangkitkan naluri-naluri primitif. Kekerasan, pemaksaan, intimidasi, fitnah, pengelabuan suara, pemalsuan ijazah, mengemuka. Harga aspirasi dan ideologi politik pun tak berharga, cukup 100-200 ribu rupiah saja, yang dibagikan menjelang pemungutan suara. Fenomena tersebut membentuk mental masyarakat yang tak punya pendirian, melecehkan arti penting kesetiaan dan harga diri. Suara seseorang begitu murah dibeli, dan parahnya ada pembenaran bagi sikap silimutni aek; kanan kiri oke, dari sana-sini dapat.

Dampak negatif lain pilkada (dan pilcaleg) lebih buruk lagi bagi masyarakat adat Batak, khususnya yang bermukim di Tano Batak. Sistem yang disebut-sebut demokratis itu telah mempercepat rusaknya tatanan sosial yang dibangun berdasarkan norma-norma adat, sebab untuk menggolkan kandidat dukungan, ditempuh segala cara. Pilkada di Tapanuli Utara, Tobasa, Humbang Hasundutan, Samosir, juga Tapanuli Tengah, ditengarai telah merontokkan harmoni dan nilai luhur tatanan adat.

Sentimen marga menjadi modal utama untuk mendulang suara. Alasan semarga, masih ada pertalian kerabat, yang dipertaruhkan dalam pilkada dan pilcaleg, telah membuat hubungan pertetanggaan, perkawanan, perkerabatan, dan sesama anggota komunitas agama, jadi rusak. Tak sedikit yang melanjutkan permusuhan kendati pemilihan telah usai, padahal belum tentu dapat apa-apa dari yang didukung. Ironis atau bodohnya, anggota suatu komunitas marga (dongan tubu, termasuk boru dan bere) akan menutup mata—kalau tak membela—bupati, walikota, anggota DPRD, yang sudah jelas bermasalah atau berkinerja buruk. Pepatah tak bermutu: suharpe bulu ingkon do tarihon (kendati seseorang menyimpang, salah, tetapi karena masih saudara/kerabat, harus dibela) sering dijadikan alasan untuk membela kerabat yang salah.

Dukungan yang membabi-buta pada dongan tubu telah pula mempersempit kesempatan lahirnya pemimpin dan wakil rakyat yang bermutu. Bisa jadi calon dari marga X yang lebih patut didukung, namun karena beda marga (termasuk marga istri) tak diberi kesempatan. Mungkin kandidat dari marga sendiri tak layak, namun karena dongan tubu, didukung. Kesetiaan dan kebanggaan pada marga tak pelak telah mematikan nurani, kebajikan, dan kepentingan masyarakat jangka panjang. Kinerja bupati, walikota, atau anggota DPRD yang buruk ditutup-tutupi dan menganggap koreksi, kritik, sebagai bentuk permusuhan pada marga.

Komunitas dan tokoh marga, disadari atau tidak, telah membiarkan—kalau tak mendukung—terjadinya praktik-praktik manipulatif dan koruptif, bahkan tindakan yang mengarah ke tirani. Tentu saja sikap demikian berbahaya. Melindungi seseorang—apalagi berkedudukan sebagai pemimpin daerah, wakil rakyat, pejabat pemerintah—yang tak bermutu, penindas, bahkan kriminal, dari segi apapun, bukan sikap yang bijaksana dan malah mempermalukan marga. Mestinya, sebaliknyalah yang ditekankan: dongan sabutuha atau kerabat yang jadi pemimpin, pejabat, anggota DPR/DPRD, dituntut tanggungjawab ganda: kepada negara (rakyat) dan marga. Tuntutan tersebut akan memaksa sikap hati-hati dan tanggungjawab yang ujung-ujungnya mengokohkan integritas dalam diri pihak yang dituntut, yang imbasnya akan mengharumkan marga.

Anggota (apalagi tokoh) komunitas marga seharusnya pula menjadi pengawas aktif bagi pejabat publik sampai selesai masa jabatan. Tanggungjawab moral tersebut bisa efektif mengendalikan perilaku manipulatif, koruptif, dan sikap arogan seorang pejabat. Dia harus dipinsang (ditegur) bila melakukan kesalahan, apalagi bila mengundang cemooh publik atau karena melukai perasaan orang banyak.

Dalam konteks pemimpin dan wakil rakyat di wilayah Tano Batak atau yang banyak dihuni orang Batak, saya malah cenderung mendorong: tak menyorong-nyorong seseorang bila semata-mata karena alasan marga (dongan sabutuha). Karakteristik masyarakat adat Batak itu terbilang spesifik, rumit, dan sensitif. Sebagaimana diketahui, struktur sosial dan
hubungan perkerabatan masyarakat terbentuk dari relasi antarmarga, karena perkawinan, yang kemudian membentuk lembaga Dalihan Natolu yang terdiri dari hula-hula, dongan tubu, boru. Lembaga tersebut ditambah pula peranan bona tulang, bonani ari, tulang rorobot, dongan sahuta, dan rajani huta (dahulu disebut horja dan bius).

Masing-masing unsur punya derajat dan hak-kewajiban tersendiri, terutama cara perlakuan, yang intinya menyangkut penghormatan. Bagus tidaknya cara menjalin hubungan dan merawat ikatan perkerabatan, adalah pula menjadi parameter penting untuk menilai bermutu tidaknya pribadi seseorang. Pilkada, pilcaleg, berpotensi menyingkirkan kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang melekat dalam hubungan adat, sebab untuk mencapai tujuan politik (kekuasaan), apalagi pada masyarakat yang belum dewasa berpolitik, tindakan apa saja bisa dilakukan—termasuk yang paling kotor. Respek pada hula-hula, tulang, dan tuntutan agar mengayomi boru, akan diabaikan demi tercapainya tujuan, dan besar kemungkinan akan berbenturan dengan kandidat pesaing yang masuk unsur Dalihan Natolu.

Dukungan marga yang tak lagi proporsional pada beberapa bupati di wilayah yang dominan orang Batak, selain menimbulkan friksi dan antipati dengan marga lain, malah jadi sering kontraproduktif bagi pembangunan daerah. Bupati bisa sewenang-wenang menjalankan kekuasaannya karena tahu, bila ada yang coba menggoyang kursinya, komunitas marga dan tokoh-tokoh (termasuk dari Jakarta), akan ramai-ramai ‘turun gunung’ untuk melindungi. Ini sikap yang berbahaya bagi pembangunan Tano Batak dan sekitarnya, dan terutama: merontokkan keunikan dan keluhuran hubungan adat. Mari kita pertimbangkan.***

# Dimuat di koran Batakpos, Sabtu, 2 July 2011

About Sihiong

2009-10-01T21:49:00.000-07:00

Sihiong adalah desa yang terletak di Kabupaten Tobasamosir dan sekarang berada dalam cakupan Kecamatan Bonatua Lunasi setelah sebelumnya memekarkan diri dari Kecamatan Lumban Julu pada tahun ini (tahun 2009).
Saya tidak tahu secara pasti berapa luas wilayah ini namun termasuk suatu desa yang cukup luas dan masih banyak lahan yang kosong sehingga cocok untuk proyek ekstensifikasi pertanian. Mayoritas penduduk adalah bertani dan hampir semua rumah tangga memiliki kapling persawahan atau ladang. Secara pribadi saya cukup salut akan keberadaan desa ini karena rasa kekeluargaan dan gotong-royong masih melekat kuat. Hal itu terbukti dari kegiatan para penduduk yang marsiadapari menyelesaikan panen padi ataupun membuka lahan baru. Hal itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu, sejak para nenek moyang/leluhur hidup di desa ini.

Desa ini tidak memiliki Tata Ruang/Wilayah berupa RT/RW layaknya yang ada di perkotaan. Bahkan nama jalannya pun tidak ada sehingga untuk mengirim surat ataupun barang via post agak kewalahan karena tidak ada alamat secara jelas. Tetapi itu sangat bisa dimaklumi karena memang ternyata rata-rata di semua desa juga kondisinya sama. Namun jika saya analogikan dengan RT/RW tersebut maka Tata Ruang/Tata wilayah desa ini dapat saya bagi kedalam beberapa wilayah atau dusun (dalam bahasa batak sebut saja namanya huta), yaitu:
1. Lumban sitorus
2. Lumban ria
3. Lumban dolok
4. Lumban hariara
5. Sosor hariara
6. Lumban sitabo-tabo
7. Lumban bisa
8. Pokkalan
9. Bonggung
10. Pasar sihiong
11. Sosor binanga
12. Lumban julu
13. Sosor talun
14. Lumban talun
15. Lumban sibintatar
16. …..
Sebenarnya masih ada beberapa huta lagi namun karena keterbatasan sumber maka hanya sebagian yang bisa saya paparkan, nanti akan ada pengupdate-an data lagi. Dari puluhan huta tersebut maka kira-kira jumlah penduduk sihiong sekitar…. Orang dengan …KK. Mayoritas penduduk desa ini adalah beragama Protestan atau bahkan semua penduduk adalah Protestan. Dan hanya satu gereja yang ada yakni Huria Kristen Batak protestan (HKBP) Sihiong. Satu-satunya sekolah yang ada di desa ini adalah SD yaitu SD Negeri Sihiong No 173657. Sedangkan SMP dan SMA berada di desa tetangga.

Biodata

2009-10-01T08:24:00.000-07:00

Nama Lengkap :
Mekar Jungur Paian Sinurat
Lahir :
Sihiong, 22 Desember 1987
Pendidikan :
SD : Negeri Sihiong No.173657
SMP : SMPN2 Lumban Julu di Lumban Lobu
SMA : Yayasan Soposurung di SMAN2 Balige
Perguruan Tinggi : UNPAD Fakultas Hukum
Organisasi/ Jabatan
-. Ketua Kelas selama SD
-. Ketua Kelas selama SMP
-. Ketua OSIS SMPN2 Lumban Julu
-. Anggota Sie. Peralatan dan Dokumentasi Senat Asrama Yayasan Soposurung
- Ketua Sie. Peralatan dan Dokumentasi Senat Asrama yayasan Soposurung
-. Anggota Sie. Olahraga OSIS SMAN2 Balige
-. Wakil Ketua Natal FH-Unpad 2006
-. Sekretaris Retreat FH-Unpad 2007
-. Kadiv. Pubdok Natal FH-Unpad 2007
-. Div. Doa KPS FH-Unpad 2007
-. Ketua Panitia Retreat FH-Unpad 2008
-. Tim Kerohanian PMK FH-Unpad 2006/2007
-. Tim Kerohanian PMK FH-Unpad 2007/2008
-. Panitia Natal GMKI Cab. Bandung 2006
-. Panitia FVG GMKI Cab. Bandung 2007
-. Pengurus Fodium GMKI Cab.Bandung 2006/2007
-. Pengurus BSPH GMKI Cab. Bandung 2006/2007
-. Pengurus Komisariat Unpad GMKI Cab. Bandung (Dept KIKA) 2007/2008
-. Anggota NHKBP Bandung Riau 2008
-. Anggota PARYASOP BANDUNG
-. Div. Danus GPPB 2008 (Gerakan Peduli Pendidikan Bonapasogit)
-. Kadiv. Danus GPPB 2009 (Gerakan Peduli Pendidikan Bonapasogit)
-. Ketua Pelaksana Paskah dan Syukuran Wisudaan Paryasop Bandung
-. Ketua Bidang Organisasi dan Komunikasi Anggota (BPC) GMKI Cabang Bandung 2009/2010
-. Kordinator Desa KKNM UNPAD 2009
-. Kordinator Kecamatan KKNM UNPAD 2009

Prestasi :
Ø Juara 1 Kelas Selama SD
Ø Juara 1 Selama SMP
Ø Juara CCA seRessort Lumban Lobu
Ø Juara Cepat Buka Alkitab seRessort Lumban Lobu
Ø Juara Cepat Buka Alkitab seDistrik IV Toba
Ø Juara CCA Sedistrik IV Toba
Ø Juara Lari 10K seTobasa
Ø Juara Lari 10K Peringatan Sumpah Pemuda
Ø Piagam Penghargaan Juara Selama SMP
Ø Piagam Penghargaan Siswa Teladan Bupati Toba Samosir
Ø Piagam Penghargaan Bpk. DR. TB. Silalahi, SH
Ø Penerima LBS 2006 Program S1 Hukum
Juara Festival Paduan Suara ITB
Sertifikat :
- Sertifikat Seminar Gaining People’s favor (Grez Internasional)
- Sertifikat Litbang BSPH (GMKI)
- Sertifikat Anggota GMKI (GMKI)
- Sertifikat LO/LK (GMKI)
- Sertifikat Self Empowering Training Program (Djarum)
- Sertifikat Pelatihan MCS (MCS FH- Unpad)
- Sertifikat AECS (AECS)
- Sertifikat Dewan Komisaris dan Direksi LB (Lippo Bank)
-. Sertifikat MCC HAM kerjasama dengan KOMNAS HAM
Keluarga :
Anak ke 6 dari 6 bersaudara (Siampudan>> Batak).
Orang Tua
Bapak : Berlin Sinurat
Ibu : Mince Butarbutar
Alamat Rumah :
Jln. Jambu VIII No. 31 RT/RW 01/01 Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat

BISNIS ONLINE

2009-09-29T19:16:00.000-07:00

Pemekaran Kecamatan

2009-09-25T10:22:00.001-07:00

Pemekaran Kecamatan Tobasa Terancam Batal

Warta - Sumut

Pemekaran wilayah kecamatan yang diusulkan Bupati Tobasa Sintua Drs Monang Sitorus, SH.MBA kepada DPRD Tobasa terancam batal karena terbentur ketentuan peraturan yang sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2008 tentang kecamatan. BALIGE, WASPADA Online

Pemekaran wilayah kecamatan yang diusulkan Bupati Tobasa Sintua Drs Monang Sitorus, SH.MBA kepada DPRD Tobasa terancam batal karena terbentur ketentuan peraturan yang sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2008 tentang kecamatan.

Bupati Tobasa mengusulkan pemekaran wilayah 2 kecamatan yang diberi nama Kecamatan Bona Tua Lunasi (hasil pemekaran Kecamatan Lumbanjulu) dan Kecamatan Parmaksian (hasil pemekaran Kecamatan Porsea).

Untuk Kecamatan Bona Tua Lunasi mencakup 6 wilayah pedesaan yakni, Desa Sibadihon, Desa Nagatimbul,Desa Harungguan, Desa Lumbanlobu, Desa Sinarsabungan dan Desa Sihiong. Sedangkan Kecamatan Parmaksian meliputi 5 wilayah pedesaan yang di antaranya Desa Pangombusan, Desa Siantar Utara, Desa Tangga Batu I,Desa Banjar Ganjang dan Desa Lumban Sitorus.

Pembahasan untuk pembentukan kecamatan baru terancam batal karena berdasarkan ketentuan PP No.19 Tahun 2008 yang diatur pada pasal 6 ayat 1 disebutkan cakupan wilayah pembentukan kecamatan paling sedikit mencakup sebanyak 10 wilayah desa atau kelurahan.

Kemungkinan persyaratan yang paling memberatkan untuk dipenuhi dalam usulan pembentukan kecamatan baru sesuai PP No.19 Tahun 2008, terletak pada pasal 4 terutama ayat 5 karena disana haru ada tertera rekomendasi dari pejabat gubernur setempat.

Ketua Komisi I DPRD Tobasa Bidang Pemerintahan Sabar Silalahi, SH menjawab Waspada kemarin mengatakan, usulan pembentukan 2 kecamatan baru masih dalam pembahasan tim panitia khusus (pansus) dewan, jadi sekarang hendak dilakukan penelitian ke lapangan langsung atas kebenaran usulan masyarakat setempat. (a33)

diedit dari waspada.co.id, tanggal 25 September 2009 pukul 00.23 WIB

Inisiasi Pembentukan PNS

2009-09-23T13:10:00.000-07:00

Beberapa hari yang lalu, tepatnya 21 September 2009 bertempat di rumah Lae Bekson Butarbutar kami sepakat untuk membentuk suatu Ikatan Persaudaraan anak rantau yang saat itu kami sebut namanya Parsadaan Naposo Sihiong. Hal yang melatar belakangi terbentuknya ikatan ini adalah:

1. Mengingat sudah banyak perantau asal Sihiong yang berdomisili di di Jawa khususnya daerah Jabodetabek

2. Untuk membentuk dan meningkatkan hubungan kekeluargaan

3. Untuk menjalin tali silaturahmi melalui kegiatan-kegiatan rutin yang akan dijadwalkan kemudian

4. Membantu anak-anak rantau yang jika ternyata mengalami kesulitan

Saat itu yang hadir hanya 4 orang yaitu:

1. Mekar Sinurat

2. Beriman Sitorus

3. Jaya Sinurat

4. Arco Sitorus

Walaupun sudah sempat tertunda 2 kali pelaksaan pertemuan untuk membicarakan inisiasi terbentuknya ikatan ini, namun tidak menyurutkan langkah. Justru kami semakin termotivasi apalagi setelah mendengarkan arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Lae Bekson. Sungguh sangat terpukul Orang Sihiong ketika masa-masa lampau ada kejadian yang menimpa saudaranya namun tidak ada sedikitpun upaya yang bisa dilakukan. Padahal jumlah perantau sudah lumayan banyak juga saat itu, namun karena tidak ada ikatannya maka tidak ada suatu gerakan yang bisa menuntut dan mengangkat permasalahan ini ke jalur hukum. Sungguh suatu kejadian tragis dan mudah-mudahan kejadian itu tidak berulang lagi.

Setelah berbincang beberapa saat maka kami pun merumuskan Kordinator sementara untuk pembentukan PARSADAAN NAPOSO SIHIONG ini, antara lain

1. Ketua Umum : Mekar Sinurat

2. Kordinator Jakpus : Inrah Manurung

3. Kordinator Jakbar dan Bekasi : Andri Butarbutar

4. Kordinator Jaktim : Beriman Sitorus

5. Kordinator Jakut : Anto Butarbutar

6. Koordinator Jaksel dan Cibubur : Arco Sitorus

7. Kordinator Karawang-Cikarang : Jaya Sinurat

8. Kordinator Bandung : Mekar Sinurat

9. Kordinator Serang dan Banten : Rinto Butarbutar

10. Kordinator Tangerang : Medio Butarbutar

Kami juga mengadakan pendataan anak-anak rantau Sihiong yang berada di Jawa saat ini, dan beberapa diantaranya yang bisa kami temukan adalah:

1. Charles Sinurat

2. Franky Butarbutar

3. Jennefer Sitorus

4. Anto Butarbutar

5. Rinto Butarbutar

6. Mariana Butarbutar

7. Adi Butarbutar

8. Daniel Sitorus

9. Jafen Sitorus

10. Jhonson Butarbutar

11. Medio Butarbutar

12. Ernata Butarbutar

13. Ratna Butarbutar

14. Simson

15. Apriyani Sumedang

16. Holmes Butarbutar

17. Arman Butarbutar

18. Inrah Manurung

19. Indra Sitorus

20. Jefri Butarbutar

21. Nuraini Sitorus

22. Rahel

23. Ucok

24. Advent Darwin

25. Juanda Sinurat

26. Rita Butarbutar

27. Epina Sitorus

Setelah itu tugas setiap Kordinator daerah yang akan mengembangkan pendataan anggota agar Parasadaan ini semakin besar dan berkembang di kemudian hari. Rencana untuk pertemuan selanjutnya adalah pada tanggal 25 Oktober atau 8 November. Semoga saja pertemuan mendatang jumlah anggota yang hadir lebih banyak lagi..

Logo PNS

2009-09-23T12:47:00.000-07:00